Menjaga Netralitas

                                       (Dokumentasi) Ilustrasi Aparatur Sipil Negara

Boyolali --- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Bupati/Walikota secara serentak sudah didepan mata. Pada tanggal 9 desember mendatang masyarakat di seluruh indonesia hendaknya memilih pemimpin mereka sesuai hati nurani, Jangan hanya karena intervensi atau karena uang mereka menggadaikan diri. Begitu pula dikalangan birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rentan dipolitisasi oleh petahana. Oleh sebab itu sebagai abdi negara yang diikat dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebaiknya meraka harus mentaatinya dengan tanpa menggunakan alasan apapun. 

Menjaga netralitas oleh Aparatur Sipil Negara itu jangan hanya dijadikan slogan saja akan tetapi harus di implementasikan sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat dan pegiat demokrasi bersih harus mengawasi secara menyeluruh pesta demokrasi Pilkada ini. Kita tidak bisa hanya menyerahkan pelanggaran pemilu itu hanya pada Panwaslu atau Bawaslu saja, akan tetapi harus bisa sampai keranah pidana jika fakta dan bukti cukup. Berbagai kalangan berpendapat bahwa " Aparatur Sipil Negara " atau Pegawai Negeri Sipil itu sangat rentan sekali dipolitisasi oleh calon kepala daerah terlebih lagi oleh petahana. 

             Menurut salah seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa " Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara itu harus netral, Artinya netral itu tidak diperbolehkan memilih seperti TNI/POLRI. Jangan hanya himbauan atau slogan saja netral, akan tetapi masih diperbolehkan mencoblos atau memilih, hal itu tidaklah fair. Memang semuanya harus sesuai aturan, tetapi aturan itu yang membuat Legislatif dan Eksekutif, oleh karena itu harus ada aturan yang jelas bahwa PNS harus netral itu tidak boleh mencoblos, jangan beranggapan karena melanggar demokrasi langsung tapi menabrak juga aturan yang berlaku. Eksekutif dan Legislatif harus jelas sebagai pembuat Undang-undang. Jika sebagai Aparatur Negara harus netral seharusnya tidak memilih, tetapi ikut serta mensukseskan Pilkada atau Pemilihan umum lainya.

Begitulah harapan dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memang meraka menjadi abdi negara secara profesional bukan abdi petahana didalam Pilkada. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harga mati, maka jangan sampai sebagai abdi negara malah menjadi orang yang memobilisasi massa atau malah menjadi aktor intelektual keresahan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak secara langsung dengan elegan dan bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin yang negarawan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakatnya. Maka antar para pendukung pasangan calon sebaiknya jangan saling memprovokasi agar suasana lebih kondusif dan aman. Seperti ungkapan filosofi jawa "Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpo Bondho"

(Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan; kekayaan atau keturunan; "Kaya" tanpa didasari kebendaan). # Sani